MALILI, — Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang Luwu Timur menyatakan kesiapan untuk kembali menggelar aksi sebagai bentuk respons atas persoalan lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Aliansi, Mahyuni, yang mengaku prihatin atas kondisi yang dinilai terus berulang dan belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
Aliansi masyarakat menyatakan rencana aksi lanjutan untuk menyuarakan aspirasi terkait dugaan dampak aktivitas pertambangan serta dinamika hukum yang melibatkan warga.
Aksi direncanakan berlangsung di wilayah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan fokus isu di kawasan lingkar tambang.
Rencana aksi disampaikan akan dilakukan dalam waktu dekat. Senin, 30 Maret 2026.
Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang sebagai penggerak aksi, masyarakat terdampak sebagai pihak yang menyuarakan aspirasi, serta perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Aliansi menilai masih adanya persoalan lingkungan dan sosial yang belum terselesaikan, serta munculnya proses hukum terhadap sejumlah warga yang sebelumnya menyampaikan protes.
Aksi direncanakan dilakukan secara terbuka dengan menyampaikan tuntutan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi berwenang, agar dilakukan penanganan yang komprehensif.
Mahyuni menyayangkan adanya laporan hukum terhadap beberapa warga yang melakukan aksi protes secara spontan. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari ruang demokrasi yang perlu dijaga.
“Hal seperti ini perlu disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya berharap seluruh proses yang berjalan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi aksi warga.
Aliansi juga mendorong adanya dialog terbuka antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah guna mencari solusi bersama. Mereka menilai pendekatan komunikatif menjadi langkah penting untuk meredam potensi konflik berkepanjangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai tanggapan atas rencana aksi tersebut.
Rencana aksi yang akan dilakukan Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang mencerminkan dinamika hubungan antara masyarakat dan aktivitas industri di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil peran aktif sebagai mediator guna memastikan setiap persoalan ditangani secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
