Telusur-news.com, Luwu Timur — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Wisma Trans Puncak Indah Malili, bertema Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Sabtu (27/9/2025).
Forum ini menghadirkan unsur pemerintah daerah, Forkopimda, partai politik, tokoh agama, ormas, hingga penggiat pemilu.
Anggota Komisi II DPR RI, H.M. Taufan Pawe, yang hadir sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa forum ini tidak boleh dianggap biasa karena hasilnya akan dibawa sebagai dokumen resmi ke Komisi II DPR RI. Ia menekankan urgensi revisi Undang-Undang Pemilu agar Bawaslu memiliki kewenangan yang mengikat, bukan sekadar memberi rekomendasi.
“Kita baru saja melewati Pemilu dan Pilkada di 545 daerah. Fakta adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU menunjukkan perlunya pembenahan serius. Eksistensi Bawaslu ke depan sebaiknya diberikan kewenangan, tapi bukan kesewenang-wenangan, melainkan dijalankan secara profesional dan berintegritas,” ujar Taufan.
Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, dalam sambutannya menegaskan pentingnya evaluasi pasca pemilu sebagai langkah memperkuat demokrasi. Menurutnya, rencana revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang masuk Prolegnas 2026 harus menjadi agenda strategis demi memperkuat tata kelola kepemiluan.
“Dalam konsep tata kelola pemilu, hal paling krusial adalah penyelenggara itu sendiri. Karena itu, evaluasi bersama pasca pemilu dan pilkada sangat penting,” jelas Pawennari.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Luwu Timur H. Bahri Suli yang mewakili Bupati, menyebut penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai investasi jangka panjang demokrasi. “Bawaslu adalah mata dan telinga rakyat. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi pelanggaran bisa merusak demokrasi,” tegasnya.
Selain Taufan Pawe, turut hadir narasumber lain seperti Dr. Mirfan (Tim Pemeriksa Daerah DKPP Sulsel) dan Robby Robert Repi, S.H., M.H. (Peneliti Indonesian Public Institute/IPI). Mereka menekankan pentingnya integritas penyelenggara pemilu serta peran masyarakat sipil dalam memperkuat pengawasan.
Acara yang juga dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel Mardiana Rusli bersama jajaran, berlangsung interaktif dengan sesi dialog. Isu netralitas ASN, praktik politik uang, serta harmonisasi regulasi pemilu dan pilkada mengemuka sebagai topik strategis yang perlu mendapat perhatian serius.
