Makassar, Luwu Timur —Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinkronisasi RPJMDes dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang digelar di Hotel Remcy, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 3–5 Desember 2025, ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa aparatur desa harus mampu menyusun perencanaan yang lebih kekinian, terukur, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Buat perencanaan yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pemakainya,” tegas Bupati Irwan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Rapiuddin Tahir, menambahkan bahwa bimtek ini bertujuan menciptakan perencanaan yang terstruktur, sistematis, dan selaras dari hulu ke hilir.
“Perlu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang mantap, dan pengawasan yang ketat supaya dari hulu ke hilir sama nantinya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Luwu Timur, Suharman, menilai bimtek sangat dibutuhkan mengingat perlunya informasi terbaru terkait pelayanan publik, sekaligus pentingnya sinkronisasi perencanaan antara kabupaten dan desa.
“Jika melihat prioritas anggaran dana desa, tersisa lebih 10% kewenangan kita. Maka perlu sinkronisasi, jangan sampai kabupaten lari cepat, desa jalan di tempat,” tutur Suharman.
Dari pihak penyelenggara, Direktur PT Mediaverse Inovasi Nusantara, Firmansyah, menekankan bahwa sinkronisasi perencanaan dari tingkat desa merupakan kunci tercapainya pelayanan publik yang maksimal.
“Di tingkat desa ada pemerintahan di atasnya, maka perlu sinergi dan sinkronisasi kerja bersama agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai,” ungkapnya.
Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat keselarasan perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah sehingga pelayanan publik di tingkat desa dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
