Luwu Timur – Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, kembali menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang responsif dan dekat dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati, Senin (21/07/2025).
Dalam arahannya, Bupati Irwan meminta para kepala dinas dan pimpinan OPD untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan, menyerap aspirasi warga, dan melihat kondisi riil yang terjadi di masyarakat.
“Mulai hari ini, saya minta kepala dinas lebih banyak berada di lapangan. Jangan hanya duduk di kantor. Lihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat,” tegas Bupati Irwan di hadapan peserta apel.
Ia bahkan menyarankan agar 70% waktu kerja kepala dinas digunakan untuk kunjungan ke desa-desa, berdialog dengan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan di tingkat bawah secara langsung.
Selain itu, Bupati Irwan juga menyoroti fenomena maraknya penggalangan donasi kesehatan di media sosial. Ia menilai, situasi semacam itu seharusnya bisa direspons lebih cepat oleh pemerintah daerah.
“Kalau ada kebutuhan mendesak untuk pengobatan, jangan langsung viralkan donasi. Sampaikan ke camat atau kepala desa, biar diteruskan ke pemerintah untuk ditangani,” ujarnya.
Dalam apel tersebut, Bupati juga mengumumkan rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik di kawasan Bundaran Batara Guru. Mal ini akan menjadi pusat layanan terpadu satu pintu yang mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Tak hanya itu, kabar baik juga datang untuk para lanjut usia di Luwu Timur. Bupati Irwan mengumumkan bahwa program Kartu Lansia akan mulai diuji coba bulan depan. Sebanyak 3.000 lansia akan menerima bantuan senilai Rp 1 juta per orang sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD yang telah disahkan bersama DPRD.
“Ini bentuk perhatian kita kepada para orang tua. Mohon dukungan agar program ini berjalan lancar dan memberi manfaat sebesar-besarnya,” kata Irwan.
Apel pagi tersebut menjadi bukti bahwa Bupati Irwan tak hanya bicara soal kedisiplinan birokrasi, tetapi juga mempertegas bahwa pemimpin dan aparatur negara harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan, dan segera bertindak untuk memberi solusi.
