Jakarta — Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kembali ditegaskan lewat kehadiran langsung Bupati H. Irwan Bachri Syam dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025.
Rapat koordinasi strategis ini digelar oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para kepala daerah se-Sulsel, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan para Inspektur daerah, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam mencegah dan memberantas korupsi di level pemerintahan daerah.
Dalam pernyataannya, Bupati Irwan menekankan pentingnya kesamaan visi dan penerapan sistem pencegahan korupsi yang konkret dan terstruktur.
“Salah satu instrumen utama yang kami dorong di daerah adalah implementasi sistem MCP (Monitoring Center for Prevention) dari KPK, yang mencakup delapan area krusial mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga optimalisasi pajak daerah,” terang Bupati Irwan.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Luwu Timur terus berupaya meningkatkan skor MCP tiap tahun sebagai bentuk keseriusan membangun pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
“Ini bukan hanya soal memenuhi target angka, tetapi tentang menciptakan budaya birokrasi yang transparan, efisien, dan benar-benar melayani masyarakat,” tambahnya.
Bupati Irwan juga menyampaikan apresiasi atas peran KPK dalam membangun mekanisme pengawasan dan koordinasi yang mendorong pemda lebih aktif dalam pencegahan korupsi.
Dengan kehadiran langsung kepala daerah dalam forum strategis ini, diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menciptakan layanan publik yang bersih dan bebas praktik koruptif, demi masa depan pemerintahan yang kredibel dan berpihak pada rakyat. (Ikp)
