MALILI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menerima kunjungan kerja dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tana Toraja yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Industri, Senin (23/06/2025).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Luwu Timur memaparkan strategi pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal, integrasi tata ruang, hingga sinergi antar sektor seperti UMKM dan pariwisata.
Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hj Harisa Soharjo, menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan industri di Lutim tidak hanya bertumpu pada eksploitasi tambang, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan.
“Kalau Luwu Timur ditakdirkan dengan tambang nikel, maka itu yang dikembangkan. Tapi kami juga waspada. Kalau terlalu eksploitasi, generasi ke depan bisa terdampak. Maka sektor industri kecil dan pariwisata juga harus jalan beriringan,” tegas Harisa.
Senada dengan itu, Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Sarkawi, memaparkan secara teknis bagaimana kawasan industri di Luwu Timur dirancang dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah masuk dalam kawasan strategis nasional.
“Kami punya kawasan industri mandiri, namanya KIMAL. Semua sudah terpetakan dengan jelas, dan kami dorong tumbuh secara sistematis,” ujar Sarkawi.
Ia juga menyampaikan program unggulan Pemkab Lutim yakni “Rp2 Miliar Satu Desa” yang akan dimulai 2026, untuk memperkuat industrialisasi lokal berbasis potensi desa.
“Misalnya komoditas lada di Towuti. Sekarang kami arahkan agar masuk sektor industri agar masyarakat dapat nilai tambahnya,” tambahnya.
DPRD Lutim berharap pengembangan kawasan industri dapat menjadi bagian dari pembangunan yang inklusif, menyatu dengan sektor budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
“Industri bukan cuma soal pabrik besar. Tenun, kuliner, dan kerajinan juga bagian penting dari struktur ekonomi lokal,” tutup Harisa.
Melalui pertemuan ini, DPRD Luwu Timur berharap pengalamannya dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi DPRD Tana Toraja dalam menyusun regulasi industri yang relevan dan berpihak pada potensi daerah masing-masing.
