Luwu Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di ruang sidang paripurna. Selasa (22/7/2025),
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Luwu Timur, Bahri Suli, beserta jajaran eksekutif dan anggota legislatif.
Sebanyak lima fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, yakni: Fraksi NasDem, Gerakan Persatuan Rakyat, Golkar, PDI Perjuangan dan PAN.
Kelima fraksi tersebut secara bulat menyetujui Ranperda disahkan menjadi Peraturan Daerah, sebagai bentuk dukungan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Apresiasi untuk Gaya Kepemimpinan Bupati
Anggota DPRD Abdul Halim menyampaikan apresiasi atas arahan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang menekankan pentingnya peran pemimpin dan pejabat daerah untuk lebih aktif turun ke lapangan dalam menyerap aspirasi dan memastikan pelayanan berjalan efektif.
“Apa yang disampaikan oleh Bupati Irwan untuk lebih banyak melihat kondisi di lapangan adalah hal positif dan patut diapresiasi,” ujar Abdul Halim.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD mendorong agar program-program pembangunan yang dijalankan bersifat pro-rakyat, merata, berkelanjutan, dan memiliki dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Pemkab: APBD Harus Berdampak Nyata
Mewakili Pemerintah Kabupaten, Sekda Bahri Suli menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan konstruktif dari DPRD selama proses pembahasan Ranperda. Ia menegaskan pentingnya menjadikan APBD sebagai instrumen yang berdampak nyata terhadap kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan disepakatinya Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, kami berharap pelaksanaan APBD ke depan semakin tepat sasaran dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat kita,” kata Bahri.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur melalui perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang kredibel dan transparan.
