Luwu Timur – Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Harisal, memberikan sorotan tajam terhadap keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan potensi pendapatan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Kamis (17/07/2025).
Rapat tersebut membahas jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, hadir langsung untuk memberikan jawaban atas berbagai pandangan dan masukan dari DPRD.
Dalam pandangannya, Harisal menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh atas manajemen keuangan daerah, terutama menyangkut munculnya SILPA yang dinilai cukup signifikan. Ia juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari sektor-sektor potensial yang belum digarap maksimal.
“SILPA yang besar menandakan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang di tahun-tahun berikutnya,” tegas Harisal di hadapan forum paripurna.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler menyatakan bahwa pemerintah daerah sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan terhadap sistem perencanaan pembangunan.
“Kami memahami kekhawatiran tersebut, dan akan melakukan pembenahan perencanaan pembangunan ke depan agar tidak terjadi SILPA, serta memaksimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan potensi yang lebih terstruktur,” ujar Hj. Puspawati.
Ia juga menyebutkan bahwa manajemen hibah akan dibenahi agar hasilnya dapat langsung masuk ke kas daerah dan mendukung program-program prioritas.
Selain Fraksi PDI Perjuangan, beberapa fraksi lain juga memberikan pandangan, seperti Fraksi Nasdem, Golkar, PAN, dan Gerakan Persatuan Rakyat, yang semuanya mendapat tanggapan dari pemerintah daerah secara langsung dalam forum tersebut.
Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan resmi Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Wakil Bupati kepada Ketua DPRD Ober Datte untuk dibahas lebih lanjut bersama legislatif.
