Kesbangpol Lutim Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik 2025, Dorong Masyarakat Lebih Aktif dalam Demokrasi

oleh -33 pembaca
oleh

 

Luwu Timur — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Luwu Timur menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat Tahun 2025 dengan tema “Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat Membangun Masa Depan Luwu Timur yang Lebih Maju dan Sejahtera”. Kegiatan berlangsung di Aula Kesbangpol, Senin (1/12/2025).

 

Acara tersebut dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, mewakili Bupati. Kegiatan ini turut dihadiri TP. PKK Lutim, DWP Lutim, perwakilan sekolah SMA/MA, serta sejumlah pemateri, yakni Wakil Ketua II DPRD Lutim Hj. Harisah Suharjo, Kepala Badan Kesbangpol Salam Latief, Ketua KPU Irfan Lahabu, dan perwakilan Bawaslu, Zulkifli.

Dalam sambutannya, Ramadhan Pirade menegaskan pentingnya peningkatan literasi politik masyarakat sebagai pondasi pembangunan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Ia menekankan bahwa pemahaman politik yang baik harus dimulai sejak usia muda.

“Melalui pendidikan politik ini, saya berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih memahami perannya sebagai subjek dalam sistem demokrasi,” ujar Ramadhan.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan arah pembangunan daerah.

“Demokrasi tidak dapat berjalan jika tidak ada partisipasi. Keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan daerah,” tegas Harisah dalam pemaparannya.

Kepala Kesbangpol, Salam Latief, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama menghadapi agenda demokrasi di daerah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membentuk masyarakat yang lebih sadar politik, kritis, dan memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara,” tutur Salam.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berintegritas.