Ketua IPM Kolut: Pejabat Publik Seharusnya Memili Kalimat Pantas Untuk Berbicara ke Publik

oleh -165 pembaca
oleh

Telusur-news.com, Kolaka Utara – Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kolaka Utara, Ahmad Udil Saputra, angkat bicara terkait isu rangkap jabatan yang dalam sepekan terakhir memanas di tengah masyarakat. Polemik ini, kata Udil, bukan hanya mengguncang forum-forum diskusi aktivis dan media sosial, tetapi juga mulai mengganggu rasa kondusif di masyarakat. Minggu (10/08/25).

Isu tersebut bermula dari pernyataan Wakil Bupati Kolaka Utara di media sosial mengenai rangkap jabatan yang diemban Pj. Sekda Kolaka Utara, H.M. Idrus, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA). Bagi Udil, wajar jika efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian. Namun, cara menyampaikannya yang terbuka di media sosial dinilai tidak arif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Seorang pejabat publik seharusnya menjadi penyejuk, bukan memanaskan suasana. Persoalan ini seharusnya dibicarakan secara internal, bukan diumbar di ruang publik yang justru memperkeruh keadaan,” tegas Udil dengan nada kecewa.

Mantan Ketua Forum OSIS SMA/SMK se-Kolaka Utara ini juga menilai keliru pernyataan Wakil Bupati yang mengesankan jabatan rektor mencari kebijakan di pemerintah daerah. Menurutnya, narasi seperti itu bukan hanya memojokkan pribadi H.M. Idrus, tetapi juga menyeret nama besar Muhammadiyah.

“Lembaga pendidikan swasta adalah mitra pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Hubungan simbiosis mutualisme itu adalah keniscayaan demi kemajuan bersama. Apa salahnya ada koordinasi untuk kemajuan pendidikan? Mengapa itu dipelintir seolah-olah sebuah kesalahan?” ujarnya penuh tanya.

Udil mengingatkan, H.M. Idrus adalah representasi kader Muhammadiyah yang telah banyak berkontribusi untuk kemajuan daerah, khususnya di bidang pendidikan. “Kita harus hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut seorang pemimpin justru melukai banyak hati dan meruntuhkan kepercayaan publik,” katanya.

IPM Kolaka Utara pun meminta agar Wakil Bupati segera memberikan klarifikasi terbuka dan menyelesaikan persoalan ini secara bijak. “Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat butuh ketenangan, bukan pertikaian yang diperpanjang,” tutupnya. (Amin Abd).