LUWU TIMUR, – Menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU, Komisi II DPRD Luwu Timur bergerak cepat dengan mengunjungi langsung manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar dan Depot Karang-Karang Bua Palopo, Rabu (24/09/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wakapolres Luwu Timur dan Kepala Dinas Perindagkop, sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya digelar oleh DPRD.
Anggota Komisi II, Sarkawi Hamid, menyampaikan bahwa langkah ini penting untuk memastikan distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi di Luwu Timur tetap aman dan sesuai regulasi.
“Kami datang untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat,” tegas Sarkawi.
Ia menegaskan bahwa Pertamina harus melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengelolaan BBM, terutama untuk wilayah terpencil seperti daerah di seberang Danau Matano, yang kerapkali mengalami hambatan logistik.
Sarkawi juga menyoroti pentingnya penegakan aturan dan pemberian sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi demi keuntungan pribadi.
“Kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi di masa mendatang,” tambahnya.
Diketahui, beberapa hari terakhir masyarakat mengeluhkan antrean panjang di SPBU, yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan BBM bersubsidi, terutama jenis solar dan pertalite.
Komisi II DPRD berharap hasil pertemuan ini dapat mendorong kebijakan distribusi yang lebih adil dan transparan, serta menjamin akses BBM bagi seluruh masyarakat Luwu Timur tanpa diskriminasi wilayah.
