Telusur-news.com, Makassar– Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Rabu (6/12/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mengkonsultasikan hasil temuan mereka terhadap aktivitas PT Prima Unggul Lestari (PT PUL) yang selama ini menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Muhammad Rivaldi, ini membahas berbagai temuan penting yang diungkap oleh Inspektur Tambang, Ramli, berdasarkan inspeksi lapangan. Temuan tersebut mencakup pengawasan administrasi dan mekanisme operasional di beberapa area, termasuk Area Reklamasi Blok A, Jetty, Stockpile EFO (Export Final Ore), Tangki BBC, dan Jalan Tambang.
Menurut Ramli, Kementerian ESDM telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada PT PUL untuk segera dilaksanakan. Beberapa di antaranya:
1. Pengangkatan KTT (Kepala Teknik Tambang) dengan sertifikasi kompetensi paling lambat 31 Desember 2024.
2. Penyusunan Peta Sumber Daya dan Cadangan serta Rencana Tambang Tahunan sebelum 15 November 2024.
3. Pembuatan Peta Realisasi dan Rencana Reklamasi paling lambat 15 November 2024.
4. Kajian Geoteknik di area jetty dan penambangan serta kajian hidrologi sebelum akhir Desember 2024.
5. Pembangunan fasilitas persemaian (nursery) sesuai Perpres No. 77 Tahun 2024 sebelum 31 Desember 2024.
Muhammad Rivaldi menegaskan bahwa rekomendasi tersebut harus segera dipatuhi untuk menghindari protes lebih besar dari masyarakat. “Banyaknya temuan dan rekomendasi ini membuktikan PT PUL belum memiliki itikad baik dalam mematuhi aturan. Kami di DPRD Luwu Timur akan terus mengawal agar semua rekomendasi ini dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Profil PT Prima Unggul Lestari (PT PUL)
PT PUL merupakan perusahaan pertambangan yang mengelola konsesi seluas 1.419 hektare di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Beroperasi sejak 2011, PT PUL sempat menghentikan aktivitasnya sebelum kembali beroperasi pada 2018 setelah pergantian manajemen. Perusahaan ini fokus pada eksploitasi komoditas nikel DMP, namun terus menjadi sorotan akibat berbagai permasalahan lingkungan dan operasional.
Laporan: I_one
