Malili, Telusur-news.com — Rumah Makan Bagindo Masakan Padang di kawasan strategis Malili, tepat di samping Bank Sulselbar, menuai kritik tajam dari pelanggan. Keluhan konsumen bukan hanya soal pelayanan yang dinilai buruk dan semrawut, tapi juga menyeret dugaan pelanggaran kewajiban pajak yang kini jadi sorotan publik. Kejadian ini berlangsung pada Minggu (18/5), dan langsung memicu reaksi di media sosial dan obrolan warga.
Menurut keterangan salah satu pelanggan berinisial A, pelayanan yang diterima sangat jauh dari kata profesional. Dua rombongan pelanggan, awalnya kami tujuh dan lima orang berikut datang juga yang bergabung di satu meja. masing-masing sudah dibayarkan, namun makanan tak kunjung disajikan.
“Kami bayar duluan, begitu pun rombongan berikutnya tapi malah disuruh tunggu karena katanya nasi habis. Anehnya, meja lain yang baru datang justru langsung dilayani. Ini sungguh tidak masuk akal,” ujar A dengan nada kesal.
Ketika dipertanyakan, pihak rumah makan malah berdalih bahwa pesanan belum dibayar. Pernyataan tersebut sontak memicu emosi konsumen yang merasa dipermalukan dan dirugikan.
“Bukan hanya lambat, pelayannya malah terkesan menantang. Tidak ada itikad baik minta maaf atau klarifikasi,” tambahnya.
Kejadian ini membuat sejumlah pelanggan memilih pulang dalam keadaan lapar dan kecewa. Beberapa bahkan menyatakan tidak akan kembali ke tempat tersebut, menyebut perlakuan yang diterima sebagai bentuk penghinaan terhadap konsumen.
Kritik tak berhenti di soal pelayanan. Beberapa warga mendesak agar pihak berwenang meninjau legalitas dan kepatuhan perpajakan warung tersebut. Dugaan praktik nakal dengan tidak menyetor pajak menjadi isu baru yang kini mencuat.
“Kalau pelayanan buruk, lalu pajak gimana, lalu kontribusinya apa untuk daerah?” ujar salah satu warga Malili yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Perlu diketahui, bahwa saat itu sejumlah pejabat dan awak media ada ditempat Tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pengelola Warung Makan Bagindo belum memberikan tanggapan resmi. Telusur-news.com akan terus mengawal perkembangan kasus ini demi kepentingan publik.
