Luwu Timur– Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempertegas komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggandeng Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) – LPPM Universitas Hasanuddin. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pelayanan Publik yang digelar di Hotel Sikumbang, Kecamatan Tomoni, Senin (17/11/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika, dan dihadiri Kepala P2KP Unhas, Sultan Sahab, Ketua LPPM Unhas, Nasrum Massi yang hadir secara virtual, serta 72 peserta perwakilan OPD, kecamatan, kelurahan, dan puskesmas.
Dalam sambutannya, Aini menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan merupakan mandat sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“Kepercayaan yang diberikan masyarakat harus kita jawab dengan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa selama 22 tahun Luwu Timur dibangun atas kebijakan yang berpihak pada masyarakat, sehingga peningkatan pelayanan tidak lagi dapat ditawar.
Sementara itu, Kepala P2KP Unhas, Sultan Sahab, menekankan pentingnya evaluasi layanan secara berkelanjutan sebagai ukuran penerimaan publik.
“Setiap tahun, tingkat kepuasan masyarakat perlu diukur karena itulah indikator nyata sejauh mana layanan kita diterima. Karena itu, bimtek ini kami rancang dengan porsi praktik yang lebih besar, mulai dari cara berkomunikasi hingga simulasi pelayanan,” jelasnya.
Ketua LPPM Unhas, Nasrum Massi, mengapresiasi konsistensi Pemkab Lutim dalam meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pelayanan publik.
“Kami sangat mengapresiasi kepercayaan dan kerja sama berkelanjutan ini. Kolaborasi seperti ini menjadi langkah nyata menuju pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Bimtek yang berlangsung hingga 20 November 2025 ini menghadirkan materi mulai dari konsep dan kerangka pelayanan publik, mindset aparatur, etika dan nilai pelayanan, komunikasi pelayanan prima, hingga praktik lapangan. Program ini diharapkan mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pelayanan publik di seluruh perangkat daerah sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas.(Mulfi)
