telusur-news.com, Luwu Timur – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu Timur, Dr. Yadyn S.H.,M.H menegaskan mengusut tuntas dugaan penyelewengan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa se-Kebupaten Luwu Timur pada perss rilis, Jumat (28/04/23).
”Kami tegas, semua kita usut sejak tahun 2022 lalu dan sudah terima aduan, dan pertama kalinya kita minta audit ke Inspektorat, intinya kita fokus dugaan korupsinya,” Tegas Yandyn.
Data audit inspektorat baru diterima, pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah desa untuk pengembangan penyidikan.
Meski hasil audit Inspektorat baru terfokus ke satu perusahaan dan menemukan selisih anggaran di 12 desa namun pihaknya akan memeriksa semua perusahaan sebanyak 8 perusahaan yang terlibat dalam penyedia PJU di desa dan menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2022.
”Data audit baru kita terima, itu ada dua belas desa, jadi pengembangannya tetap kita lakukan termasuk delapan perusahaan penyedia,” ucap Kajari Luwu Timur.
Diketahui, Delapan perusahaan sebagai penyedia dalam pengadaan PJU diantaranya, PT. Albarokah Jaya Surya, PT. Lintas Data Prima, PT. Belawae Pratama Mandiri, PT. Abhinaya Rawi Sahwahita, PT. Teknologi Sinergi Timur, PT. Tri Jayaindo Perkasa, PT. Intan Karya Pradana dan CV. Multiguna Mandiri.
Khusus untuk perusahaan PT. Lintas Data Prima ditemukan selisih sebanyak Rp. 300,995,000, di 12 Desa dari total anggaran Rp. 1,912,000,000,- untuk 111 unit PJU, dimana anggaran per unitnya senilai Rp. 17,000,000.
Hasil pemeriksaan masing-masing Desa yang menggunakan jasa pengadaan PJU melalui PT. Lintas Data Prima dienam kecamatan ditemukan material tiang lampu yang terpasang diduga tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan sesuai dokumen penawaran dan kontrak yang menyebutkan menggunakan tiang jenis galvanis namun dari hasil pemeriksaan tim audit ditemukan tiang yang terpasang jenis pipa besi hitam yang dicat menyerupai warna galvanis.
Informasi yang dihimpun redaksi, pengadaan PJU Desa yang menggunakan dana BKK tahun 2022 tersebut pada semua Desa se-kabupaten Luwu Timur sebanyak 124 Desa, unit per Desa pun bervariasi yang menggunakan anggaran di taksir 20 Miliar Rupiah.
