Luwu Timur, — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Luwu Timur terus memicu keresahan. Puluhan pemuda yang tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila mendatangi DPRD Luwu Timur untuk menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Aspirasi DPRD, Rabu (17/09/2025).
Sekretaris Pemuda Pancasila Luwu Timur, Abdul Rauf Dewang, menyampaikan bahwa kondisi di lapangan jauh dari klaim pemerintah yang menyatakan pasokan BBM sudah aman.
“Hari ini antrian BBM masih terjadi di semua SPBU. Warga harus mengantri hingga tiga jam lebih hanya untuk mendapatkan lima liter BBM. Yang bilang pasokan BBM sudah aman, itu bohong,” tegas Rauf.
Menurutnya, selain meminta penjelasan pengawasan DPRD, Pemuda Pancasila juga mempertanyakan pengurangan jatah BBM untuk SPBU di Luwu Timur dan maraknya dugaan praktik ilegal dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Kami juga ingin tahu, apakah Pemkab Lutim sudah punya data akurat jumlah kendaraan roda dua dan empat. Itu penting untuk menghitung kebutuhan BBM harian secara transparan,” tambahnya.
Pengurus lainnya, Takwin, menyoroti cepatnya habisnya stok BBM di SPBU. Ia meminta pemerintah berhenti memberikan janji manis yang tidak sesuai kenyataan.
“Lebih baik sampaikan kondisi yang sebenarnya daripada menjanjikan BBM aman besok tapi tetap langka,” ujarnya.
Respons Pemerintah dan DPRD
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Senfry Oktavianus, menjelaskan kelangkaan disebabkan oleh keterlambatan kapal pengangkut BBM yang sandar di Depo Karang-Karangan.
“Awalnya SPBU mendapat jatah 16.000 kiloliter, tapi kini hanya 8.000 KL. Namun pasokan baru sedang dalam perjalanan,” kata Senfry.
Sementara itu, Ambrosius, anggota DPRD Lutim dari Fraksi PDIP, menyebut kondisi kelangkaan ini janggal dan mengindikasikan kemungkinan permainan di tingkat distribusi.
“Kalau kita hitung kebutuhan solar per hari, seharusnya masih dalam batas wajar. Tapi nyatanya tetap langka. Ini patut dicurigai,” tandasnya.
Anggota DPRD lainnya, Sukasman, mempertanyakan kenapa kelangkaan parah hanya terjadi di Luwu Timur, sementara daerah tetangga seperti Luwu, Palopo, dan Luwu Utara lebih lancar.
“Kalau alasannya cuaca, harusnya semua wilayah terdampak. Tapi kenapa cuma Lutim yang parah?” ujarnya.
Prima Eyza Purnama juga menilai pemerintah terlalu lambat merespons situasi ini. Ia meminta adanya keterbukaan informasi untuk meredam keresahan masyarakat.
“Kelangkaan ini sudah ganggu semua aktivitas. Jangan beri informasi yang menyesatkan. Rakyat butuh kejelasan,” tegasnya.
Langkah Lanjut
RDP yang dipimpin oleh Sarkawi Hamid ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, seperti Rusdi Layong, Erni Malape, Suwati, dan lainnya. Sarkawi menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bahan penting untuk RDP lanjutan yang akan menghadirkan semua pihak terkait.
“Besok kami gelar RDP lanjutan dengan menghadirkan Pertamina, pengelola SPBU se-Lutim, Disdagkop, Dinas Perhubungan, dan Forkopimda. Kita ingin masalah BBM ini diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tutup Sarkawi.
