Desakan Pemulihan Lingkungan Menguat, Peran Prakarsa dan Kompensasi bagi Warga Terdampak Dipertanyakan

oleh -86 pembaca
oleh

Sorotan Dampak di Sekitar Jetty PUL 

Luwu Timur – Desakan terhadap tanggung jawab pemulihan lingkungan akibat dugaan pencemaran kembali menguat. Pemerhati sosial, Rihal Tamsil, menyoroti pentingnya peran pihak prakarsa dalam memastikan adanya langkah nyata, termasuk kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

Hal tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan dari petani tambak dan nelayan yang beraktivitas di sekitar area jetty PT Prima Utama Lestari (PT PUL), yang disebut mengalami penurunan kualitas lingkungan dalam beberapa waktu terakhir.

Tuntutan Peran Aktif Prakarsa

Rihal pada hari Selasa (01/04/26) saat tatap muka dengan management PT PUL disaksikan beberapa warga juga dari dari DLH Lutim dan DPRD lutim komisi III, menegaskan bahwa dalam setiap aktivitas pertambangan, pihak prakarsa memiliki tanggung jawab tidak hanya pada operasional, tetapi juga pada pemulihan lingkungan apabila terjadi dampak.

“Perlu kejelasan bagaimana peran prakarsa dalam pemulihan lingkungan, termasuk bentuk kompensasi kepada masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional.

Keluhan Nelayan dan Petambak

Sejumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak mengaku merasakan dampak langsung, terutama di sekitar area jetty. Mereka menyebut adanya perubahan kondisi air yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan budidaya.

Keluhan tersebut antara lain berkaitan dengan menurunnya hasil tangkapan ikan serta terganggunya kualitas air tambak, meskipun dampak tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh instansi teknis.

Harapan Solusi dan Kepastian

Masyarakat berharap adanya langkah konkret yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan warga terdampak. Kompensasi dan pemulihan lingkungan dinilai menjadi dua aspek penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

Selain itu, warga juga mendorong adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk memfasilitasi dialog terbuka antara perusahaan dan masyarakat guna mencari solusi yang berimbang.

Hingga saat ini, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan kompensasi maupun langkah pemulihan lingkungan yang dimaksud.

Situasi ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan, agar aktivitas industri tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah sekitarnya.