LUWU TIMUR – Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menyatakan setuju dan siap mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Konflik Agraria saat menerima massa Aliansi Tani Luwu Timur di ruang aspirasi DPRD Luwu Timur, Kamis (24/9/2026). Pansus merupakan salah satu tuntutan utama massa dalam aksi bertepatan dengan Hari Tani Nasional tersebut.
Massa aksi diterima langsung oleh Ober Datte bersama Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisa Sueharjo. Dalam dialog itu, Ober menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai persoalan konflik agraria yang disampaikan aliansi. Ia juga meminta aliansi menyiapkan seluruh data dan dokumen yang diperlukan sebagai bahan proses pembentukan Pansus.
Pernyataan tersebut disambut meriah massa yang memadati ruang aspirasi.
Pansus nantinya diarahkan untuk memanggil pihak-pihak terkait dan mendalami sejumlah persoalan konflik agraria yang disampaikan masyarakat. Persoalan yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut antara lain konflik lahan petani Laoli terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), persoalan Blok Tanamalia, kasus eks Sindoka, dan persoalan PTPN Mantadulu.
Aksi diikuti sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat, di antaranya Asosiasi Petani Lada Loeha Raya (APL), Petani Laoli, Perhimpunan Petani Sulawesi Selatan, Jaringan Koalisi Aktivis Masyarakat (JAKAM), Lak Ham Indonesia (LHI), LBH Makassar, Jaringan Komunikasi Lingkar Tambang Indonesia (JKM-LTI), Aliansi Petani Mantadulu, Petani Mangkutana, dan KPA Wilayah Sulsel.
Aliansi Tani Luwu Timur menyatakan aksi ini merupakan penyampaian aspirasi masyarakat tani sekaligus momentum Hari Tani Nasional. Mereka mendesak pemerintah daerah dan pemerintah provinsi mengevaluasi perizinan pertambangan dan perkebunan yang dinilai mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan petani.
Massa juga menegaskan penolakan terhadap pengambilalihan tanah masyarakat untuk kepentingan investasi, pertambangan, maupun perkebunan, serta meminta pemerintah hadir dalam penyelesaian konflik agraria di Luwu Timur. (*)
