Komisi I DPRD Lutim Soroti Ketimpangan Fasilitas Kesehatan dan Mendesak Perbaikan Layanan Dinkes

oleh -6 pembaca
oleh

Luwu Timur — Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti berbagai persoalan layanan kesehatan dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I, Muhammad Nur, menilai pengaturan anggaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama ini belum berbasis jumlah penduduk, sehingga memunculkan ketimpangan fasilitas antar kecamatan. Sabtu (01/11/25).

“Ada kecamatan kecil penduduknya tapi fasilitasnya berlebih, sementara daerah dengan jumlah penduduk besar justru kekurangan. Kalau kita urai, ketimpangannya jelas,” ujarnya.

Nur menyoroti kondisi fasilitas Puskesmas Burau yang dinilai masih memiliki persoalan mendasar, termasuk ambulans yang sudah tidak layak operasional sesuai ketentuan undang-undang lalu lintas. Ia juga menyinggung kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Batu Putih yang dinilai tidak layak pakai.

“Pustu di Batu Putih sudah tidak layak, dan ini sudah diusulkan sejak Musrenbang lalu namun belum ada tindak lanjut,” tegasnya.

Selain itu, status lahan Puskesmas Bone Pute yang masih dalam proses sertifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menjadi perhatian serius. Pohon sawit di sekitar lahan tersebut masih diklaim warga, sehingga berpotensi memicu sengketa aset jika tidak segera diselesaikan.

“Kalau legalitasnya tidak jelas, aset pemerintah bisa kembali diklaim warga,” kata Nur.

Tak hanya Burau, fasilitas kesehatan di Kecamatan Wotu juga disorot. Meski ruang rawat inap telah dibangun dua tahun lalu, instalasi ICU hingga kini belum tersedia.

“ICU sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan darurat dan mengurai lonjakan pasien rumah sakit,” jelasnya.

Komisi I DPRD Luwu Timur meminta Dinas Kesehatan untuk menyusun program tahun 2026 secara lebih merata dan berbasis prioritas agar seluruh wilayah, dari pesisir hingga pegunungan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Kita harus melihat dari ujung sampai Mahalona. Jangan hanya fokus di kota. Semua warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara,” pungkas Muhammad Nur.