Telusur-news.com, Luwu Timur– Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (22/10/2024), menghadirkan delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas realisasi anggaran APBD tahun 2024. Rapat ini digelar di ruang Komisi III dan dipimpin oleh Ketua Komisi III, Muh. Rivaldi SH dari Partai PAN, dengan didampingi oleh Wakil Ketua, Badawi Alwi, serta dihadiri seluruh anggota komisi dan perwakilan SKPD terkait.
Muh. Rivaldi menyampaikan bahwa tujuan utama RDP ini adalah untuk memastikan sejauh mana progres penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2024, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dinas-dinas terkait. “Sebagai anggota DPRD baru, kami ingin memastikan semua berjalan sesuai dengan target, terutama dalam hal realisasi anggaran sebelum tahun ini berakhir,” ujarnya.
Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan Islamic Center yang belum rampung. Menurut laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), proyek tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp21 miliar, dan meskipun belum sepenuhnya selesai, ditargetkan sudah dapat difungsikan pada akhir tahun ini. “PUPR menargetkan akhir tahun ini Islamic Center bisa difungsikan, meski belum seratus persen selesai,” kata Rivaldi.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga turut menyampaikan tantangan yang mereka hadapi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. DLH merasa kewenangan yang dimiliki terbatas dalam menindak pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran yang dibahas dalam RDP adalah kasus PT. PUL yang telah ramai diperbincangkan. “Kami sebagai wakil rakyat harus memastikan adanya solusi terhadap kendala-kendala ini, termasuk jika perlu penguatan koordinasi atau tambahan kewenangan,” lanjutnya.
Dinas Perhubungan juga menyampaikan persoalan terkait beberapa bangunan yang tidak berfungsi optimal, seperti Terminal Tarengge, serta masalah pengelolaan retribusi di beberapa terminal yang dianggap tidak efektif oleh DPRD. “Kami meminta agar segera dilakukan pengecekan dan mencari solusi terhadap masalah-masalah ini,” tutup Rivaldi.
RDP ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret yang dapat mempercepat realisasi anggaran, serta meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi SKPD terkait dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Luwu Timur. (*far).
