Luwu Timur – Kunjungan lapangan DPRD Luwu Timur ke lokasi tambang PT Prima Utama Lestari (PT PUL) menuai sorotan dari sejumlah kalangan, setelah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diharapkan dapat dibuka kepada publik tidak ditunjukkan dalam kegiatan tersebut. Selasa (01/04/26).
Kunjungan yang melibatkan DPRD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perwakilan masyarakat dan pemerhati lingkungan itu dilakukan menyusul laporan gangguan pada fasilitas pond perusahaan yang disebut berdampak pada kekeruhan Sungai Ussu.
Ketua Pengurus Pusat HAM Luwu Timur, Iksar menyampaikan kekecewaan atas hasil kunjungan tersebut. Ia menilai belum ada ketegasan dari DPRD dalam mendorong keterbukaan dokumen AMDAL, meskipun sebelumnya hal itu disebut telah menjadi bagian dari pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami menyayangkan dokumen AMDAL tidak diperlihatkan di lokasi, padahal itu penting untuk menjelaskan kondisi pengelolaan lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah pihak juga menyoroti dampak yang dirasakan masyarakat. Beberapa nelayan di sekitar Sungai Ussu dilaporkan mengalami penurunan aktivitas akibat perubahan kondisi air, meski hal tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut dari instansi berwenang.
Ketua Jakam Lutim, Jois A. Baso, dalam pernyataannya menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan di lapangan. Ia menyebut bahwa hasil pengawasan dari DLH perlu ditindaklanjuti secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk langkah pemulihan lingkungan jika diperlukan.
Di sisi lain, pemerhati sosial Rihal Tamsil mendorong agar pihak yang bertanggung jawab secara teknis dalam operasional tambang, yakni Kepala Teknik Tambang (KTT), dapat dihadirkan dalam RDP lanjutan. Menurutnya, kehadiran KTT penting untuk memberikan penjelasan teknis yang lebih komprehensif.
“Penjelasan teknis diperlukan agar pembahasan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh aspek operasional di lapangan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, para pihak yang hadir dalam kunjungan tersebut sepakat untuk menggelar RDP lanjutan. Forum itu diharapkan menghadirkan Kepala DLH serta perwakilan teknis dari perusahaan guna memperjelas berbagai temuan dan memastikan langkah penanganan berjalan sesuai prosedur.
PP HAM Luwu Timur berharap, RDP berikutnya dapat menjadi ruang dialog yang lebih terbuka, transparan, dan konstruktif, sekaligus menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan lingkungan, masyarakat, dan aktivitas usaha.
