Makassar – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Luwu Timur (Lutim) berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah, Rabu (11/11/2026).
Konsultasi tersebut bertujuan menyelaraskan substansi Ranperda sekaligus mencari masukan tentang sistem pengelolaan sampah yang efektif dan sesuai kebutuhan daerah.
Anggota Pansus DPRD Lutim, Erni Malape, mengatakan pihaknya ingin memperoleh gambaran lebih jauh mengenai pola pengelolaan sampah yang dapat diterapkan, termasuk strategi melibatkan masyarakat secara aktif.
Menurut Erni, edukasi menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Keberhasilan pengelolaan sampah, katanya, tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kebiasaan dan kesadaran masyarakat.
Selain edukasi, Pansus meminta masukan mengenai pihak-pihak yang harus terlibat dalam pengelolaan sampah serta pengaturan retribusi.
“Kami ingin mendengarkan saran, bagaimana pola yang efektif, bagaimana mengedukasi masyarakat, siapa yang berperan aktif, dan bagaimana dengan retribusinya,” kata Erni.
Ia berharap masukan dari DLHK Sulsel dapat memperkaya pembahasan di Pansus, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata di lapangan. (*)
–
