TOWUTI – Persoalan konektivitas wilayah, infrastruktur dasar, pertanian, hingga akses pelayanan kesehatan menjadi sorotan dalam reses Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Aripin, di Desa Masiku, Kecamatan Towuti, Sabtu (16/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga tidak hanya menyampaikan kebutuhan pembangunan di tingkat desa, tetapi juga menitipkan sejumlah agenda strategis yang dinilai dapat membuka akses antarwilayah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Towuti.
Salah satu aspirasi yang paling mencuat adalah pembangunan jalan poros Mahalona–Bantilang–Masiku. Ruas tersebut dinilai strategis karena menghubungkan sejumlah kawasan dan menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.
Warga berharap pembangunan jalan tersebut tidak berhenti pada tahap usulan, tetapi terus dikawal agar masuk dalam agenda pembangunan pemerintah sesuai kemampuan dan prioritas anggaran daerah.
Selain jalan poros, masyarakat Masiku mengusulkan pembangunan Masjid Raya Masiku, proteksi jalan poros Masiku, serta pembangunan jalan produksi yang selama ini menopang aktivitas masyarakat, terutama sektor pertanian.
Kebutuhan pertanian juga menjadi perhatian. Warga mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembangunan Bendungan Bantilang yang dinilai strategis untuk memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Tak hanya infrastruktur dan pertanian, warga juga mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Towuti.
Keberadaan fasilitas kesehatan tersebut dinilai penting untuk memperpendek akses masyarakat Towuti dan wilayah sekitarnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga warga tidak harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan layanan medis.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aripin mengatakan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui DPRD sesuai kewenangan serta mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Tidak semua aspirasi bisa langsung direalisasikan. Tetapi apa yang disampaikan masyarakat akan kami catat dan kawal agar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan,” kata Aripin.
Ketua DPD II Partai Golkar Luwu Timur itu menilai pembangunan di kawasan Towuti perlu dilakukan secara terintegrasi. Infrastruktur jalan, pertanian, irigasi, dan fasilitas kesehatan memiliki keterkaitan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, konektivitas jalan yang baik akan mempermudah mobilitas sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat. Sementara dukungan irigasi, bendungan dan alsintan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
“Kalau akses jalan bagus, produksi masyarakat bisa lebih mudah keluar. Kalau pertanian didukung dengan irigasi dan sarana yang memadai, tentu ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Karena itu, semua ini harus dikawal secara bersama,” ujarnya.
Di sela kegiatan reses, Aripin juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian kawasan hutan.
Ia menyampaikan sosialisasi mengenai larangan perambahan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
Menurut Aripin, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat perlu memahami batas-batas pemanfaatan kawasan agar kebutuhan ekonomi tidak menimbulkan persoalan ekologis maupun hukum di kemudian hari.
Aripin menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal anggota DPRD untuk bertemu konstituen. Forum tersebut menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus menyerap kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Bagi saya, reses juga menjadi momentum untuk kembali bertemu masyarakat, bersilaturahmi dan mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan mereka,” katanya.
Pertemuan di Desa Masiku berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung mengenai kebutuhan pembangunan desa maupun agenda strategis yang dinilai penting bagi masa depan kawasan Towuti.
Berbagai aspirasi yang muncul selanjutnya menjadi bahan bagi Aripin untuk diperjuangkan melalui mekanisme DPRD dan disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
