PALOPO – Aroma tak sedap mulai menyeruak di balik persiapan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan 2026. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Luwu dan Luwu Timur dituding sebagai “proyek siluman” yang dirancang secara sistematis untuk memenangkan kandidat tertentu.
Eks Sekretaris PWI Luwu Raya, Dedy Ariyanto, membongkar praktik yang ia sebut sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi organisasi (AD/ART). Dengan nada geram, ia menyebut PWI Sulsel saat ini sedang mempertontonkan drama politik yang kotor di internal wartawan.
Pokja “Siluman” dan Syahwat Kekuasaan
Dedy tidak ragu menyebut pembentukan Pokja Luwu dan Luwu Timur sebagai langkah pengecut yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, proses yang “rapi dan sangat rahasia” itu hanyalah kedok untuk memobilisasi suara menjelang pemilihan ketua pada Juni mendatang.
“Ini bukan lagi soal pengembangan organisasi, ini soal syahwat kekuasaan! Bagaimana mungkin pembentukan Pokja dilakukan tanpa koordinasi, tanpa transparansi, dan tiba-tiba muncul ke publik? Ada apa dengan PWI Sulsel? Apakah kalian begitu ketakutan kalah sehingga harus bermain di bawah meja?” cecar Dedy dengan nada tinggi.
Menabrak AD/ART, Menciptakan Perpecahan
Ia menilai PWI Sulsel sengaja membiarkan kekosongan jabatan Ketua PWI Luwu Raya agar bisa bebas melakukan manuver “liar” di daerah tanpa ada kontrol organisasi yang sah. Bukannya membenahi struktur yang ada, PWI Sulsel malah dianggap sibuk memecah belah solidaritas anggota di daerah melalui pembentukan Pokja ilegal.
“Jangan jadi ‘maling’ di rumah sendiri! Kita ini wartawan, yang setiap hari mengkritik ketidakterbukaan pemerintah, tapi justru di dalam PWI Sulsel, praktiknya lebih buruk dari yang kita kritik. Pembentukan Pokja ini cacat prosedur, tidak profesional, dan hanya menciptakan kegaduhan!” tegasnya.
Minta PWI Pusat “Cuci Gudang”
Dedy mendesak agar PWI Pusat segera turun tangan melakukan audit organisasi terhadap PWI Sulsel. Ia meminta proses pembentukan Pokja tersebut dibatalkan karena dianggap sebagai produk manipulatif yang mencederai integritas profesi wartawan.
“PWI Pusat jangan diam saja melihat pembangkangan AD/ART ini. Ini sudah masuk kategori sabotase organisasi demi kepentingan segelintir figur calon ketua. Tahapan ini harus ditinjau ulang sebelum perpecahan di Sulsel semakin meruncing,” tambah pria yang akrab disapa Awi ini.
Lawan Politik “Uang” dan “Sogokan” Pelantikan
Menutup pernyataannya, Dedy melancarkan serangan terhadap budaya “setoran” dalam pelantikan pengurus di daerah. Ia mengajak seluruh anggota PWI se-Sulsel untuk memboikot calon pemimpin yang hanya menjadikan organisasi sebagai ladang bisnis dan beban bagi daerah.
“Momentum Juni nanti adalah ajang pembersihan. Cari pemimpin yang punya integritas, bukan yang hobinya membebankan biaya pelantikan mahal kepada pengurus kabupaten/kota. PWI bukan tempat mencari makan dengan cara mencekik anggota di daerah. Hentikan praktik-praktik memuakkan ini!” tutup Dedy. (*)
