PALOPO – Sorotan tajam kini mengarah ke Luwu Timur (Lutim). Mantan Sekretaris PWI Luwu Raya, Dedy Ariyanto, membongkar adanya dugaan praktik “ilegal” dan manipulatif dalam pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PWI di Luwu Timur yang dilakukan oleh PWI Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dedy menilai, munculnya Pokja Lutim secara tiba-tiba tanpa koordinasi yang jelas dengan induk organisasi di tingkat Luwu Raya adalah sebuah pelecehan terhadap aturan main organisasi.
Pokja Lutim: Alat Mobilisasi Suara?
Dengan nada keras, Dedy menyebut pembentukan Pokja Lutim tidak lebih dari sekadar “proyek suara” untuk memenangkan figur tertentu dalam Konferensi PWI Sulsel pada Juni 2026 mendatang. Ia mempertanyakan alasan di balik kerahasiaan proses pembentukannya yang terkesan menghindari pantauan anggota, senior.
“Kenapa pembentukan Pokja Lutim ini dilakukan seperti operasi intelijen? Sangat rapi, sangat rahasia, dan tiba-tiba saja jadi. Ini bukan lagi soal pengembangan profesi di Luwu Timur, tapi ini adalah pencaplokan wilayah demi kepentingan segelintir elite di Sulsel yang haus suara!” tegas Dedy.
Menabrak Marwah PWI Luwu Raya
Menurut Dedy, Luwu Timur selama ini berada di bawah naungan PWI Luwu Raya. Langkah PWI Sulsel yang langsung “memotong jalur” tanpa menunjuk Plt Ketua PWI Luwu Raya terlebih dahulu untuk bermusyawarah, dianggap sebagai tindakan yang tidak bermartabat dan melanggar AD/ART.
“Luwu Timur bukan tanah tak bertuan! Ada aturan, ada tata krama organisasi. PWI Sulsel sengaja menciptakan kegaduhan dengan cara membentuk Pokja Lutim secara diam-diam. Mereka tidak transparan, mereka tidak profesional, dan mereka sengaja meminggirkan pemegang KTA Biasa yang punya hak suara untuk berbicara,” cecar pria yang akrab disapa Awi ini.
PWI Pusat Harus Batalkan Pokja Lutim!
Dedy mendesak agar PWI Pusat segera menganulir dan melakukan peninjauan ulang terhadap legalitas Pokja Luwu Timur. Ia memperingatkan bahwa jika praktik ini dibiarkan, maka PWI Sulsel akan menjadi preseden buruk di mana kepengurusan bisa dibentuk hanya berdasarkan selera politik calon ketua, bukan kebutuhan anggota.
“Saya minta PWI Pusat turun ke bawah. Lihat kekacauan yang dibuat PWI Sulsel di Lutim. Ini adalah sabotase organisasi yang nyata. Jangan biarkan Luwu Timur dijadikan alat transaksi politik untuk kepentingan konferensi Juni nanti. Proses ini cacat sejak dalam pikiran!” ungkapnya geram.
Seruan Lawan “Pemimpin Transaksional”
Menutup pernyataannya, Dedy mengingatkan seluruh wartawan di Luwu Timur dan Sulsel pada umumnya agar tidak mau dijadikan “pion” dalam permainan politik pengurus provinsi.
“Jangan pilih pemimpin yang cara membentuk organisasinya saja sudah pakai cara-cara ‘gelap’. Kita butuh pemimpin yang membesarkan organisasi, bukan yang memeras daerah dengan biaya pelantikan mahal dan cara-cara inkonstitusional seperti yang terjadi pada pembentukan Pokja Lutim saat ini,” tutup Dedy. (*)
