MALILI — Bupati Luwu Timur meminta seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri tidak menutup-nutupi kondisi sekolah masing-masing, terutama terkait kerusakan infrastruktur, kekurangan fasilitas, dan kebutuhan mobiler.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat memimpin rapat bersama kepala sekolah SD dan SMP negeri se-Kabupaten Luwu Timur di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur, Rabu (2/9/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih dihadapi satuan pendidikan, mulai dari kondisi sarana dan prasarana, kebutuhan mobiler, hingga persoalan perundungan (bullying) dan bahaya narkoba di kalangan pelajar.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan informasi yang faktual dari setiap sekolah agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera dipetakan dan ditindaklanjuti.
“Kalau ada sekolah rusak, kebutuhan infrastruktur sekolah, lapor ke dinas, Dewan Pendidikan atau langsung ke saya,” tegasnya.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi riil satuan pendidikan. Karena itu, setiap kebutuhan yang dianggap mendesak diminta disampaikan secara terbuka berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.
“Laporkan fakta di lapangan, apa yang kurang, langsung kami tindak lanjuti,” katanya.
Kartu Pintar Bukan Satu-satunya Prioritas, Bupati mengatakan perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui program bantuan pendidikan.
Program Kartu Pintar atau beasiswa memang menjadi salah satu prioritas Pemkab Luwu Timur. Namun, menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan juga harus dibarengi dengan perhatian terhadap kelayakan infrastruktur dan fasilitas sekolah.
“Program Kartu Pintar memang prioritas Pemkab, tapi soal infrastruktur pendidikan juga tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Penegasan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan fasilitas sekolah perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar persoalan teknis masing-masing satuan pendidikan.
Bullying dan Narkoba Turut Jadi Sorotan, Selain infrastruktur, rapat juga membahas persoalan yang menyangkut keamanan dan lingkungan belajar siswa, yakni perundungan atau *bullying* serta bahaya narkoba.
Kedua persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian bersama dari pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.
Sekolah diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
Karena itu, kepala sekolah diminta aktif melaporkan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan satuan pendidikan sehingga pemerintah dapat menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan dan kewenangannya.
Rapat tersebut dihadiri para kepala sekolah SD dan SMP negeri se-Kabupaten Luwu Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur, serta anggota Dewan Pendidikan Luwu Timur.
Melalui rapat tersebut, Pemkab Luwu Timur menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dari sekolah. Pemerintah ingin setiap persoalan pendidikan yang nyata di lapangan dapat diketahui lebih awal agar tidak menunggu hingga berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
