Luwu Timur – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk lebih memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desakan ini mengemuka dalam rapat paripurna persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Jumat (11/07/25).
Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Luwu Timur ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi oleh Wakil Ketua Jihadin Peruge dan Harisah Suharjo. Turut hadir Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Juru Bicara Banggar, Wahidin Wahid, menegaskan bahwa Banggar memberikan catatan penting dan merekomendasikan Bapenda untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh sektor pendapatan. “Mengingat, masih banyak potensi penerimaan PAD yang dapat lebih dioptimalkan,” kata Wahidin.
Sektor pertanian dan perikanan menjadi fokus utama yang disoroti. Wahidin berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius pada kedua sektor tersebut untuk mendongkrak pemasukan daerah.
Selain peningkatan PAD, Banggar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memaksimalkan belanja modal publik dan melanjutkan kegiatan peningkatan jalan, seperti pengaspalan yang sempat tertunda, agar menjadi perhatian utama dalam penganggaran APBD Pokok Tahun 2026. Inventarisasi seluruh sarana prasarana pada Dinas Pendidikan juga menjadi rekomendasi untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
Berdasarkan laporan hasil pembahasan struktur perubahan anggaran, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 2.083.571.399.640, sementara belanja mencapai Rp 2.089.532.759.953,34. Adapun pembiayaan netto berada di angka Rp 5.961.360.313,34.
