LUWU TIMUR – Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur, Malili, Senin (14/9/2026). Dengan diterimanya dokumen ini, ranperda memasuki tahap pembahasan di lembaga legislatif.
Ranperda diserahkan oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam. Penyerahan tersebut menjadi tindak lanjut kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD, setelah Perubahan APBD 2026 disepakati.
Dalam paparannya, Irwan menyebut penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan dasar sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah, dengan mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, “Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.
Ranperda memuat enam program prioritas:
1. Peningkatan layanan dasar, perlindungan sosial, dan pengembangan SDM berdaya saing.
2. Penguatan kebudayaan dan stabilitas daerah.
3. Percepatan transformasi ekonomi melalui pertanian, perikanan, manufaktur, UMKM, investasi, dan ketahanan pangan.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui penguatan birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan inovasi daerah.
Selain itu, ranperda memuat kegiatan strategis dengan skema tahun jamak (multiyears), yakni penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, penyediaan jalan di jalan kabupaten/kota, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Irwan menegaskan, kebijakan tersebut membutuhkan sinergi pemerintah daerah dengan DPRD, mulai dari perumusan program, pengawalan pembangunan, hingga penyerapan aspirasi masyarakat.
“Untuk mencapai pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang dapat dirasakan semua lapisan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari buah pikiran pimpinan dan anggota dewan dalam melahirkan kebijakan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Batara Guru,” tandasnya.
