LUWU TIMUR — Aktivitas pertambangan PT PUL di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kembali menjadi sorotan. Perusahaan tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Luwu Timur bersama instansi terkait, serta telah menerima surat dari pemerintah daerah terkait persoalan yang menjadi perhatian.
Namun, aktivitas perusahaan di lapangan disebut masih berlangsung. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tindak lanjut dan kepatuhan perusahaan terhadap arahan maupun peringatan yang telah disampaikan pemerintah daerah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya telah dibahas dalam forum resmi DPRD. Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah daerah telah menyampaikan surat peringatan kedua kepada pihak perusahaan.
KTT PT PUL Dimintai Klarifikasi
Saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Rabu (26/8/2026), KTT PT PUL, *Dominggus*, yang akrab disapa Doni, mempertanyakan kedatangan wartawan tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
“Kenapa tidak konfirmasi dulu, Pak,” ucap Doni kepada wartawan.
Ketika ditanya mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, termasuk perizinan dan aktivitas perusahaan, Doni belum memberikan penjelasan substantif mengenai pokok persoalan tersebut.
Sikap tersebut membuat sejumlah pertanyaan terkait aktivitas PT PUL belum mendapatkan jawaban secara terbuka. Padahal, perusahaan merupakan bagian dari kegiatan investasi yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah.
RDP, Surat Peringatan hingga Aspirasi Warga
Sorotan terhadap PT PUL bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, persoalan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan telah dibawa dalam RDP Komisi III DPRD Luwu Timur dengan melibatkan instansi terkait.
Selain forum DPRD Luwu Timur, perusahaan juga disebut pernah mendapat penolakan maupun protes dari masyarakat. Pemerintah daerah kemudian melakukan langkah administratif melalui penyampaian surat peringatan.
Kini, muncul pertanyaan publik: apa tindak lanjut perusahaan setelah berbagai forum, aspirasi masyarakat dan surat pemerintah tersebut?
Apakah seluruh poin yang menjadi perhatian pemerintah telah dipenuhi? Ataukah masih terdapat persoalan yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perusahaan tidak berjalan efektif.
Perizinan dan Tanggung Jawab Perusahaan Jadi Perhatian
Selain aktivitas pertambangan, sejumlah aspek lain yang berkaitan dengan keberadaan perusahaan juga perlu mendapat perhatian, termasuk pemenuhan kewajiban perizinan, hubungan dengan masyarakat sekitar, serta program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam struktur kegiatan operasional perusahaan, terdapat pula vendor yang menangani bidang keamanan dan sejumlah fungsi yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan masyarakat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, MKI dalam konteks tersebut turut menangani sejumlah urusan seperti tanggung jawab sosialisasi, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), pembebasan lahan serta hubungan dengan masyarakat dan media.
Namun, sejauh mana pembagian kewenangan tersebut berjalan dan bagaimana pertanggungjawabannya masih memerlukan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Pemda Luwu Timur dalam hal instansi terkait harus tegas dan perusahaan diminta terbuka. Persoalan ini pada akhirnya bukan semata-mata mengenai aktivitas sebuah perusahaan. Yang lebih penting adalah memastikan kegiatan investasi berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi daerah serta masyarakat.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi terhadap setiap persoalan yang diarahkan kepadanya.
Hingga berita ini diterbitkan, PT PUL belum memberikan penjelasan secara substantif terkait seluruh poin yang dipertanyakan wartawan, termasuk status tindak lanjut surat pemerintah daerah dan persoalan yang sebelumnya dibahas dalam RDP DPRD Luwu Timur.
Konfirmasi dari pihak PT PUL tetap terbuka dan penting untuk memastikan pemberitaan berimbang.
Satu hal yang menjadi perhatian publik adalah *jangan sampai polemik berlarut tanpa kepastian penyelesaian*. Pemerintah dituntut memastikan aturan berjalan, sementara perusahaan berkewajiban memberikan penjelasan dan menunjukkan komitmen terhadap ketentuan yang berlaku serta masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
