LUWU TIMUR – Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Luwu Timur, Prima Eyza Purnama, menegaskan bahwa Perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian angka, tetapi harus menjadi momentum mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan memperbaiki kebijakan yang belum optimal. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (14/9/2026).
“Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Prima saat membacakan pendapat akhir Fraksi PAN atas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut PAN, setiap perubahan atau penambahan anggaran harus memiliki alasan yang jelas, urgensi yang kuat, indikator keberhasilan terukur, dan manfaat nyata. Pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi kegiatan yang anggarannya dikurangi maupun ditambah, terutama jika berkaitan dengan rendahnya serapan, keterlambatan pelaksanaan, atau kelemahan perencanaan.
Fraksi PAN pada prinsipnya menyetujui ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, disertai catatan agar rekomendasi fraksi diperhatikan. PAN menegaskan akan tetap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah.
