MANGKUTANA – Warga Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, berharap lanjutan pengaspalan jalan segera dipercepat. Selain akses jalan utama, masyarakat juga mendorong pembangunan rabat beton di Dusun Karang Anyar untuk mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Aspirasi tersebut disampaikan saat Temu Konstituen Anggota DPRD Luwu Timur, Dwi Heryanto, dalam rangka Reses Perseorangan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Dapil III, Jumat malam (14/8/2026).
Dapil III sendiri meliputi Kecamatan Tomoni, Tomoni Timur dan Mangkutana.
Bagi masyarakat Mulyasri, peningkatan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan penting. Jalan yang layak dinilai tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga mendukung aktivitas pertanian, distribusi hasil produksi dan perputaran ekonomi masyarakat.
Dwi Heryanto mengatakan Mulyasri memiliki tempat khusus dalam perjalanan politiknya. Dukungan masyarakat desa tersebut turut mengantarkannya terpilih sebagai anggota DPRD Luwu Timur pada Pemilu 2024.
“Desa Mulyasri ini tidak akan pernah saya lupakan. Apa yang dilakukan Bapak dan Ibu akan saya balas dengan kinerja,” ujar Dwi.
Dwi menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan lanjutan pengaspalan jalan Desa Mulyasri. Ia menyebut usulan tersebut telah disampaikan pemerintah desa dan akan diperjuangkan sesuai mekanisme perencanaan serta kemampuan anggaran daerah.
“Untuk pengaspalan, usulan dari Pak Desa sudah ada. Insyaallah kita kawal mulai 2027 dan berkelanjutan,” katanya.
Menurut Dwi, pembangunan jalan tidak boleh hanya berhenti pada satu tahap apabila masih terdapat ruas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, keberlanjutan pembangunan perlu diperjuangkan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
Selain pengaspalan, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan rabat beton di Dusun Karang Anyar.
Dwi menyampaikan, pembangunan rabat beton tersebut direncanakan dikerjakan pada 2026. Ia menilai akses jalan di tingkat dusun tetap penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas harian dan mobilitas masyarakat.
“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan kita kawal. Kita perjuangkan sesuai kemampuan dan skala prioritas,” tegasnya.
Aspirasi warga tidak hanya berkaitan dengan jalan. Sektor pertanian, khususnya kebutuhan irigasi tersier dan air untuk lahan pertanian, turut menjadi pembahasan dalam temu konstituen tersebut.
Perwakilan Dinas PUPR Luwu Timur menjelaskan sejumlah usulan pembangunan perlu dikawal melalui proses penganggaran, terlebih kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap sejumlah kegiatan pembangunan.
Untuk kebutuhan irigasi tersier, kelompok tani didorong berkoordinasi dengan Dinas Pertanian agar usulan perbaikan saluran dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia.
Sementara itu, Dinas PUPR juga menyampaikan adanya peluang program sumur bor untuk mendukung kebutuhan air pertanian. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan lahan yang memenuhi persyaratan.
Perwakilan Dinas Pertanian pun mendorong kelompok tani lebih aktif menyampaikan kebutuhan melalui pemerintah desa agar persoalan petani dapat dipetakan dan disesuaikan dengan program yang tersedia.
Dwi menegaskan, temu konstituen bukan sekadar forum untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Menurutnya, reses merupakan titik awal untuk mengawal aspirasi agar dapat masuk dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran.
“Apa yang menjadi usulan masyarakat akan kita kawal. Mulai dari jalannya, pertanian, penerangan sampai kebutuhan air,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi pemerintah desa dan masyarakat Mulyasri yang aktif menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan.
Dwi berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, DPRD dan perangkat daerah terus diperkuat. Dengan sinergi tersebut, kebutuhan pembangunan Desa Mulyasri dapat diperjuangkan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Reses kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi lainnya, sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan yang disampaikan warga dapat menjadi bahan perjuangan dalam agenda DPRD Luwu Timur.
