Telusu-news.com, Luwu Timur – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) bersama manajemen PT Vale Indonesia (PTVI) untuk membahas solusi alternatif atas dampak kebocoran pipa milik perusahaan tambang tersebut. Rakor berlangsung di Aula Kantor Camat Towuti, Jumat (05/09/2025).
Rapat turut dihadiri oleh Kapolres Lutim AKBP Ario Putranto TM, Anggota DPRD Alamsyah dan Arifin, Danramil Nuha (diwakili Lettu Inf. Badaruddin), serta jajaran direksi PT Vale, termasuk Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer, Budiawansyah, dan Direktur External Relation & Corporate Affairs, Endra Kusuma.
Rakor terbagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama membahas solusi teknis dari titik satu hingga titik tiga kebocoran pipa, sementara sesi kedua difokuskan pada penanganan taktis terhadap lima desa terdampak di Kecamatan Towuti, yang mencakup total luas area sekitar 82 hektare.
Dalam arahannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa Pemkab Luwu Timur belum akan mengambil keputusan akhir sebelum hasil kajian dari tim ahli independen rampung. Kajian tersebut melibatkan Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Hasanuddin (UNHAS), serta unsur pemerintah daerah.
“Insya Allah, selaku pemerintah kami akan kawal permasalahan ini hingga tuntas, dan saya pastikan semua berjalan secara fair dan transparan,” tegas Bupati Irwan.
Sementara itu, Endra Kusuma dari PT Vale menjelaskan bahwa dampak kebocoran diklasifikasikan dalam empat aspek: sawah, kebun, empang, dan hewan ternak. Dampak tersebut juga dikelompokkan dalam tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi.
“Sebagai bentuk komitmen, PT Vale akan memperbaiki infrastruktur terdampak, khususnya saluran irigasi, agar aliran sungai kembali normal,” jelas Endra.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Irwan juga mengumumkan perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan, guna memastikan proses penanganan berjalan maksimal dan sesuai harapan masyarakat.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengawasi dan mengontrol seluruh proses penanganan di lapangan, demi menjaga keselamatan lingkungan dan keberlangsungan hidup warga terdampak.
