Makassar – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Raihan ini menjadi opini WTP ke-16 yang berhasil dipertahankan secara berkelanjutan oleh Kabupaten Luwu Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026). Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam.
Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raihan opini WTP ke-16 ini juga menjadi indikator bahwa sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi terus terjaga dengan baik dari tahun ke tahun.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras mempertahankan capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP secara konsisten merupakan hasil sinergi dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, predikat WTP yang ke-16 kalinya adalah bukti nyata dari konsistensi, kerja keras, dan sinergi yang solid dari seluruh elemen di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan transparansi kepada masyarakat,” ujar Irwan.
Meski demikian, Bupati Irwan mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan bahwa predikat WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan warga.
“Setiap rupiah APBD yang dikelola harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Batara Guru,” tegasnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 16 kali berturut-turut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan dan pengawasan masyarakat. Capaian ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan raihan opini WTP ke-16 ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal dapat terus terwujud bagi seluruh masyarakat. (*)
