MALILI – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menerapkan standarisasi rendemen sebagai dasar penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menciptakan sistem tata niaga sawit yang lebih transparan dan berkeadilan bagi petani.
Pernyataan itu disampaikan Harisah saat menghadiri Rapat Koordinasi Stabilitas Harga TBS yang dipimpin Bupati Luwu Timur di Malili, Kamis (4/6/2026).
Menurut Harisah, kejelasan standar rendemen akan memberikan kepastian kepada petani mengenai faktor-faktor yang memengaruhi harga jual TBS. Selama ini, masih banyak petani yang belum memperoleh informasi secara utuh terkait mekanisme penentuan harga di tingkat pabrik.
“Yang terpenting adalah bagaimana petani mendapatkan informasi yang jelas mengenai dasar penentuan harga, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan. Transparansi harus menjadi prioritas bersama,” ujar Harisah.
Ia menjelaskan, penerapan klasifikasi rendemen tidak hanya berfungsi sebagai dasar penetapan harga, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Menurutnya, kualitas TBS dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari penggunaan bibit unggul, pemeliharaan kebun, hingga waktu panen yang tepat.
Dengan kualitas buah yang semakin baik, kata Harisah, petani memiliki peluang memperoleh harga jual yang lebih tinggi sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Politisi perempuan itu menegaskan, DPRD Kabupaten Luwu Timur mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem perdagangan kelapa sawit yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan petani.
Ia juga menilai keberhasilan menjaga stabilitas harga TBS membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, serta para petani sebagai pelaku utama di sektor perkebunan.
Selain itu, Harisah berharap forum koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat terus dilakukan secara berkala untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi petani serta merumuskan solusi yang tepat.
“Dengan komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi, saya yakin berbagai persoalan di sektor perkebunan sawit dapat diselesaikan bersama. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan iklim usaha perkebunan yang sehat serta berkeadilan di Kabupaten Luwu Timur,” pungkasnya.
