LUWU TIMUR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bawah kepemimpinan Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Puspawati Husler memprioritaskan penguatan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah perlambatan ekonomi. Jumat (10/7/26).
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sukasman, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
Sukasman mengungkapkan bahwa perekonomian Kabupaten Luwu Timur pada 2026 mengalami kontraksi sebesar minus 2,31 persen. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya terhambatnya beberapa program pembangunan akibat persoalan hukum serta tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor pertambangan sebagai penopang utama perekonomian daerah.
“Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan investor. Selain itu, efisiensi anggaran dapat terganggu serta dampak program sosial menjadi kurang optimal,” ujar Sukasman.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis dan adaptif agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat, sekaligus menjaga iklim investasi dan memperkuat program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pelaksanaan program bantuan dana desa sebesar Rp2 miliar. Sukasman menyebut program tersebut baru menjangkau 33 desa dari total 125 desa di Kabupaten Luwu Timur, sehingga aspek pemerataan perlu menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, seluruh desa harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel.
Fraksi PDI Perjuangan turut mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) melalui perencanaan yang matang, penerapan standar pengelolaan yang jelas, audit berkala, serta pendampingan secara berkelanjutan.
“Seluruh proses itu diperlukan agar BUMDes dan BUMDesma benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sukasman juga menyinggung pengadaan ambulans yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan saat ini tengah berproses secara hukum. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar pengelolaan dana pemberdayaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa dana CSR dari perusahaan, khususnya yang beroperasi di sektor pertambangan, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak aktivitas perusahaan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat memperkuat kebijakan pemulihan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan desa, serta memastikan setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
