LUWU TIMUR – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-14 bagi Luwu Timur, sekaligus yang ke-12 secara berturut-turut. Makassar, Selasa (2/6/2026).
Menurut Harisah, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Raihan WTP ke-14 ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hj. Harisah.
Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Luwu Timur akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, DPRD juga berkomitmen mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Harisah menilai opini WTP tidak hanya menjadi indikator keberhasilan administrasi pengelolaan keuangan, tetapi juga harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Prestasi ini harus menjadi dorongan bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, mempertahankan opini WTP merupakan tantangan yang membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah, DPRD, serta para pemangku kepentingan agar pengelolaan anggaran tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Dengan capaian WTP ke-14 tersebut, Kabupaten Luwu Timur kembali menunjukkan konsistensinya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
