MALILI — Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketepatan sasaran bantuan sosial, dan pemerataan pembangunan menjadi sejumlah poin penting dalam jawaban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur di Malili, Kamis (22/10/2026).
Terkait konsistensi APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan, pemerintah memastikan penyusunan APBD 2027 tetap selaras dengan RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS. Orientasi anggaran diarahkan pada pelayanan dasar, produktivitas ekonomi lokal, dan perlindungan sosial dengan indikator kinerja yang terukur.
Untuk meningkatkan PAD, pemerintah akan mendorong kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, memperbarui basis data, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, memperkuat pengawasan, serta mengembangkan digitalisasi pembayaran. Evaluasi kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) dan pemanfaatan aset juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
Di sektor pertanian, validasi data calon petani dan calon lokasi (CPCL) akan diperkuat agar penyaluran pupuk gratis dan bibit unggul tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Pemerintah juga merencanakan pemantauan dan evaluasi untuk melihat dampaknya terhadap produktivitas petani.
Mengenai Kartu Lansia, Pemkab akan memperkuat akurasi data penerima, memperjelas kriteria, memprioritaskan lansia rentan, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta menyusun perencanaan anggaran yang terukur agar program dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, pemerataan pembangunan akan ditempuh melalui perencanaan partisipatif, mulai dari Musrenbang desa hingga kabupaten, serta pendekatan teknokratik dengan memanfaatkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Ranperda APBD 2027 yang diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah berharap masukan Fraksi PAN menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran.
