MALILI — Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menyampaikan jawaban Bupati atas pemandangan umum lima fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur, Malili, Kamis (22/10/2026).
Jawaban pemerintah daerah tersebut mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rehabilitasi sekolah, bantuan pertanian, perlindungan lansia, hingga pemerataan pembangunan dan keberlanjutan Bandara Maliwowo.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo. Hadir pula anggota DPRD, jajaran pejabat pemerintah kabupaten, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menanggapi Fraksi NasDem, pemerintah daerah menjelaskan bahwa program Pandu Juara masih memerlukan pembenahan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Skema tahun jamak atau multiyears untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, disebut dipilih berdasarkan skala prioritas, konektivitas antarwilayah, dan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap rehabilitasi sekolah dan mengapresiasi dukungan legislatif terhadap Program 3 Kartu Sakti.
Kepada Fraksi PAN, Pemkab Luwu Timur memastikan penyusunan APBD 2027 tetap mengacu pada RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS. Pemerintah juga memaparkan rencana optimalisasi PAD melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, pembaruan data, digitalisasi pembayaran, serta evaluasi kontribusi BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
Pada sektor pertanian dan perlindungan sosial, pemerintah menyatakan akan memperkuat validasi data calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk program pupuk gratis dan bibit unggul. Akurasi data penerima Kartu Lansia serta pemerataan pembangunan melalui Musrenbang dan pemanfaatan Indeks Pembangunan Desa juga menjadi perhatian.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendapat tanggapan terkait keterlibatan UMKM lokal dalam proyek jasa konstruksi. Pemerintah mendorong kemitraan antara UMKM dan pelaksana proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pembangunan turut menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja.
Menjawab Fraksi GPR, pemerintah menyampaikan bahwa perbaikan jembatan kayu Rende-Rende dan Dandawasu di Desa Parumpanai telah dianggarkan dalam RAPBD 2027. Adapun keberlanjutan rencana Bandara Maliwowo masih menunggu proses penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan lokasi bandara baru.
Fraksi Golkar turut menyoroti persoalan listrik, abrasi pantai, bendungan, dan jalan inspeksi irigasi. Pemerintah menyatakan akan berkoordinasi dengan PT Vale Indonesia dan PT PLN terkait daya listrik 4,2 MW yang belum terserap serta kajian renegosiasi harga jual daya listrik. Terkait Sumasang, Desa Sorowako, Nuha, pemerintah menyebut telah dilakukan penggantian kabel sepanjang 5.000 meter, penambahan trafo, dan registrasi pelanggan untuk mempercepat pemasangan meteran listrik.
Untuk ancaman abrasi di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Burau, penanganan telah diusulkan dalam sidang TKPSDA Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara pembangunan Bendungan Bantilang akan dikaji berdasarkan kondisi eksisting, tingkat kerusakan, dan potensi manfaatnya bagi pertanian. Peninjauan lapangan juga direncanakan untuk jalan inspeksi Beringin Jaya, Tomoni, menuju Wonorejo, Mangkutana, guna memastikan status, kewenangan, dan perizinannya.
Menutup penyampaiannya, Puspawati berharap seluruh perangkat daerah bersama pimpinan dan anggota DPRD berperan aktif dalam pembahasan Ranperda APBD 2027.
“Semoga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Luwu Timur TA 2027 dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” pungkasnya.
Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat memperjelas prioritas program, kebutuhan anggaran, dan tindak lanjut atas masukan fraksi agar kebijakan APBD 2027 menjawab kebutuhan masyarakat Luwu Timur.
